DIREKTORAT PPG MENERAPKAN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI

Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada profesi guru.

Program prioritas Direktorat PPG yaitu program PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Program tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan guru baik dari segi kualitas dan kuantitas demi Pendidikan Indonesia yang lebih maju. Program PPG untuk mencetak guru profesional yang bersertifikasi sesuai bidang studinya yang nantinya akan mendapatkan tunjangan profesi guru setelah mengajar. Sehingga para guru berlomba-lomba untuk segera mendapatkan sertifikasi guru. Dengan rangkaian penyelenggaraan PPG seperti seleksi, pemilihan lptk, perkuliahan, praktik lapangan, ujian dan sebagainya, menjadi kemungkinan peluang pemberian gratifikasi atau suap kepada pegawai Direktorat PPG dalam kemudahan proses mengikuti program PPG.

Budaya anti gratifikasi harus terus digaungkan agar dapat terwujud birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Implementasi budaya anti gratifikasi harus mendapat dukungan dan komitmen yang kuat dari unsur pimpinan, pejabat, dan seluruh pegawai pada Direktorat PPG serta dicanangkan dihadapan stakeholder dan masyarakat umum, serta dipublikasikan pada media massa atau media sosial. Implementasi budaya tersebut pun harus terus dijaga dan dipelihara sehingga menjadi kebiasaan yang seharusnya terjadi dalam birokrasi. Direktorat Birokrasi melakukan budaya anti gratifikasi dengan melakukan kampanye Anti Gratifikasi melalui media sosial, menyiapkan lemari gratifikasi dan sebagainya.  Dengan budaya anti gratifikasi dibangun secara efektif melalui pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM).